Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Se-Provinsi Jawa Tengah Berkonsep Value For Money Saat Covid 19
DOI:
https://doi.org/10.48144/neraca.v20i1.1850Keywords:
Audit Opinion, BPK Audit Findings, Local Government PerformanceAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel Opini Audit dan variabel Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 35 sampel yang diperoleh dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder. Hasil dari analisa penelitian ini adalah 1) Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19, 2) Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19, 3) Opini Audit dan Temuan Audit BPK secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19
REFERENSI
Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 786–803. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448
Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 9(2), 111–130. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130
Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Inventory: Jurnal Akuntansi, 4(2), 104. https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7668
Elda, N., Sulistyo, & Dianawati, E. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 9(1), 1–8. https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5470
Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA), 1(2), 51–55. https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.86
- Sore, Uddin. Sobirin. (2017). Kebijakan Publik. Makassar: CV Sah Media. E-book. Diambil dari books.google.co.id pada 30 November 2021.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun 2020 se-Provinsi Jawa Tengah. Diambil dari e-ppid.bpk.go.id pada Desember 2021
Bastian. (2001). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Audit 700. Diambil dari pasap.iapi.or.id pada 10 Januari 2022
Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Audit 705. Diambil dari pasap.iapi.or.id pada 10 Januari 2022
Jacobs, K. (1998). Value For Money Auditing In New Zealand: Competing For Control In The Public Sector. In British Accounting Review (Vol. 30).
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Riska Amalia Sari. (2021). Determinan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Ukuran Daerah, Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Nomor15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Widodo, Dr. Joko. (2021). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative. E-book. Diambil dari books.google.co.id pada 30 November 2021